Pertumbuhan ekonomi RI capai angka tertinggi
Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri karena gaji mereka akan naik sebesar 6%.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono saat Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2014 dan Nota Keuangan
di hadapan anggota DPR dan DPD RI, Jumat (16/08).“Insya Allah, akan mempertahankan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang kita bayarkan pada pertengahan tahun anggaran,” tambahnya.
Dalam pidatonya yang kedua di parlemen hari ini, presiden juga merinci anggaran belanja setiap kementerian.
Sektor pertahanan menjadi pos dengan anggaran belanja tertinggi, sebagaimana disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan
Kementerian Pertahanan dengan total anggaran Rp83,4 triliun adalah satu dari tujuh kementerian Negara dan lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp30 triliun.
Kementerian dengan anggaran tinggi
Kementerian Pertahanan Rp83,4 triliun
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp82,7 trilin
Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun
Kementerian Agama Rp49,6 triliun
Kementerian Kesehatan Rp44,9 triliun
Polri Rp41,5 triliun
Kementerian Perhubungan Rp39,2 triliun
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp82,7 trilin
Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun
Kementerian Agama Rp49,6 triliun
Kementerian Kesehatan Rp44,9 triliun
Polri Rp41,5 triliun
Kementerian Perhubungan Rp39,2 triliun
“Dengan modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan ini, TNI akan makin berkemampuan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman manapun,” kata dia.
Berdasarkan data dari Asian Defense, belanja pertahanan Indonesia termasuk yang tertinggi kedua di Asia Tenggara, setelah Singapura dengan $12,3 miliar.
Kementerian yang mendapat budget besar tidak bisa lantas bersenang-senang karena menurut Yudyoyono ada sistem reward dan punishment dalam pengalokasian anggaran.
“Bagi Kementerian Negara dan Lembaga serta daerah yang dapat mengelola anggaran dengan baik, akan diberikan tambahan alokasi anggaran. Sebaliknya, alokasi anggaran akan dipotong untuk Kementerian dan Lembaga serta daerah yang tak mampu mencapai sasaran,” katanya.
Presiden juga meminta pemangkasan anggaran untuk kegiatan-kegiatan seremonial seperti workshop, seminar termasuk biaya perjalanan dinas.
Pertumbuhan ekonomi
“Inilah pertumbuhan ekonomi tertinggi, setelah kita mengalami krisis ekonomi lima belas tahun lalu,” kata Yudhoyono.
Angka ini juga menunjukkan bahwa di antara Negara anggota G-20 pada tahun 2012 dan 2013, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Cina.
”Pertumbuhan ekonomi yang membaik juga diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,86 persen pada tahun 2004, menjadi 5,92 persen pada bulan Maret di tahun 2013,” kata Yudhoyono.
Produk Domestik Bruto
2004 $1.177
2009 $2.299
2012 $3.592
2014 ditargetkan $5.000
2009 $2.299
2012 $3.592
2014 ditargetkan $5.000
“Akibatnya neraca perdagangan kita memburuk dan kondisi neraca pembayaran kita melemah,” katanya.
Hal itu mendorong pemerintah melakukan kebijakan percepatan perubahan APBN 2013 yang bertujuan menjaga defisit APBN dalam batas aman melalui pengendalian subsidi BBM dan mengalihkannya untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infratstruktur.
Hasilnya angka kemiskinan turun dari 37,2 juta orang pada 2004 menjadi 28,07 juta orang pada Maret 2013.
Rencana pemerintah untuk mengintensifkan penanggulangan kemiskinan pada 2014 adalah dengan meningkatkan program Bantuan Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan.
Namun, subsidi untuk 2014 turun 3,4% dari 2013 menjadi Rp336,2 triliun.
Subsidi itu dialokasikan untuk energi dan non-energi, yang mencakup berbagai subsidi pangan, pupuk dan benih.
Proyeksi 2014
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 ditetapkan pada 6,4% dan tingkat inflasi ditargetkan tidak lebih dari kisaran 4,5%, yang diharapkan bisa berpengaruh pada nilai tukar rupiah.“Melalui kebijakan moneter yang berhati-hati, kita menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas tingkat nilai tukar rupiah yang realistis dan untuk tahun 2014, kita menggunakan asumsi rata-rata nilai tukar adalah Rp9.750 per dolar AS,” kata Yudhoyono.
Yudhoyono menutup keterangannya dengan catatan khusus pada lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar